GKJbrayatkinasih, Jakarta- Kekerasan terhadap warga Rohingya oleh militer Myanmar menimbulkan kecaman dari berbagai negara, khususnya negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Aksi solidaritas digalang oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar di Jakarta hingga penggalangan dana.

Namun, tidak dipungkiri ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat yang mencoba memanipulasi penderitaan etnis Rohingya untuk agenda politik domestik. Bahkan, kelompok-kelompok itu menyebarkan hoaks, mendiskreditkan pemerintah dan memupuk sentimen yang bisa menimbulkan konflik antarumat beragama.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak terjebak dalam melihat isu kekerasan terhadap warga Rohingya sebagai konflik antara Islam dan Budha. Hal tersebut, menurut Yenny, justru akan menimbulkan polemik di dalam negeri.

“Wahid Foundation mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak dalam melihat konflik Rohingya sebagai konflik antara agama Islam dan Budha. Apalagi sampai berujung pada sikap memusuhi komunitas atau penganut agama tertentu sebagai respons atas kejadian di Rohingya,” ujar Yenny seperti dikutip dari keterangan pers Wahid Foundation, Selasa (5/9/2017).

Yenny mengatakan, peristiwa yang dialami oleh warga Rohingya harus dilihat sebagai aksi kekerasan atas kemanusiaan. Pemerintah Myanmar, kata Yenny, harus segera menghentikan serangan militer terhadap warga Rohingya dan segera mengakuinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan Myanmar.

Oleh sebab itu, dia memandang perlu ada upaya yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencari penyelesaian yang substantif atas persoalan tersebut.

“Wahid Foundation meminta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk bahu membahu menyatukan langkah guna mencari penyelesaian subtantif masalah Rohingnya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos. Menurut Bonar, pemerintah perlu mewaspadai kelompok-kelompok di dalam negeri yang mencoba memanfaatkan isu Rohingya untuk menciptakan konflik di Indonesia. (Sumber: Kompas.com)

Klik ke Halaman 2

GKJbrayatkinasih, Jakarta- Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan warga sipil dari konflik bersenjata yang berlangsung di negara tersebut sejak 25 Agustus 2017.

Demikian pernyataan sikap Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang baru saja dikeluarkan, menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

Komnas Perempuan khawatir perlindungan dan keamanan perempuan-perempuan etnis Rohingya dalam konflik bersenjata ini, karena kerentanan mereka menjadi korban kekerasan seksual dan target antara dari pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam konteks ini, Komnas Perempuan mengingatkan Pemerintah Myanmar tentang pentingnya mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, khususnya perkosaan dan segala bentuk penyiksaan seksual, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.

Hingga saat ini ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.  Dari pemantauan Komnas Perempuan di kamp pengungsian Rohingya di Aceh pada Juli sampai dengan September 2015, ditemukan kerentanan pengungsi menjadi korban sindikasi trafficking dan people smuggling dalam perjalanan mereka mencari perlindungan, dan juga sejumlah persoalan baru terkait relasi dengan warga setempat di daerah pengungsian.

Untuk menangani krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya ini, menurut Komnas Perempuan seharusnya pemerintah Myanmar  segera menindaklanjuti rekomendasi dari Advisory Commission on Rakhine State (Maret 2017) terkait dengan akses bantuan kemanusiaan, akses buat jurnalis dan media (lokal dan internasional), penegakan hukum dan memutus impunitas, kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan seperti Bangladesh, kewarganegaraan dan kebebasan bermobilitas bagi orang-orang Rohingya, serta memperbanyak  ruang-ruang dialog komunal.

Dalam situasi seperti sekarang, Komnas Perempuan memandang, menjalankan rekomendasi Advisory Commission on Rakhine State adalah sebuah langkah yang kondusif untuk menyelesaikan konflik yang berlarut-larut.

Komnas Perempuan juga mendorong negara-negara penerima pengungsi memberikan perlindungan komprehensif bagi perempuan dan anak-anak di wilayah konflik bersenjata dan di kamp pengungsian, dan mendorong negara-negara ASEAN untuk segera mencari solusi terbaik untuk krisis Rohingya dan menjalankan Rencana Aksi Regional untuk menangani VAWG (Violence Against Women and Girls).

Komnas Perempuan mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia dan sejumlah langkah strategis yang telah diambil dalam menyikapi krisis kemanusiaan Rakhine State – Myanmar dan mendorong mekanisme regional HAM seperti AICHR dan ACWC untuk turut mengambil langkah-langkah strategis mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan kewajibannya menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. (Sumber: pgi.or.id)

GKJbrayatkinasih, Jakarta- Tim Week of Prayer for Christian Unity (Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristiani) menemui MPH-PGI, di Grha Oikoumene, Jakarta, Senin (4/9/2017), dalam rangka mempersiapkan bahan Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristiani 2019.

Tim Week of Prayer for Christian Unity terdiri dari Anthony Currer, James Puglisi, Elizabeth Lim, Martin Browne, Clare Watkins, Anne-Noelle Clement, Odair Pedrosa Mateus, Ani Ghazaryan Drissi, Peter Colwell, Ester Pudjo Widiasih, dan Bernd Densky.

Mereka diterima oleh Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Henriette Hutabarat Lebang, Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Rotti-Gosal, Wakil Bendahara PGI Arie Moningka, serta beberapa Sekretaris Eksekutif, di ruang pertemuan lantai 3 Grha Oikoumene.

Dalam pertemuan tersebut, Ketum PGI menguraikan tentang Pancasila, kondisi kemajemukan di Indonesia, radikalisme, demokrasi, dan Forum Umat Kristen Indonesia (FUKRI), sebuah forum lembaga-lembaga gereja dalam rangka pelayanan dan kesaksian di Indonesia.

Sementara itu, terkait kunjungan ini, Ester Pudjo Widiasih menjelaskan, setiap tahun satu negara atau regio mendapat kepercayaan untuk mempersiapkan bahan Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristiani, dan diharapkan ada satu keunikan dari satu negara tersebut, terkait pemahaman, dan pergumulan mengenai persatuan Kristen, agar bisa dibagikan kepada gereja-gereja di seluruh dunia.

“Nah, untuk tahun 2019 Indonesia, dalam hal ini PGI dan KWI, diajak untuk mempersiapkan bahan tersebut. Tema yang diangkat terambil dari Ulangan 16:20 yaitu: Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu.” Memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab itu sejak hari ini hingga Kamis kami akan bersama-sama mempersiapkannya, dan dihari Jumat nanti kami mengadakan diskusi di STT Jakarta,” jelasnya.

Lebih jauh Ester Pudjo menjelaskan: “Untuk tahun 2017 bahan Week of Prayer for Christian Unity telah dipersiapkan oleh gereja-gereja di Jerman dengan tema Reformasi, dan tahun 2018 dipersiapkan oleh gereja-gereja di Karibia.

Sekilas Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristiani

Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristiani dirayakan setiap tahun sejak tahun 1908. Tujuannya adalah untuk mendoakan kesatuan umat Mristen bagi tugas pelayanan dan kesaksiannya di tengah dunia. Secara tradisional Pekan Doa ini diadakan pada 18-25 Januari terutama untuk gereja-gereja di belahan bumi utara.

Tanggal ini diusulkan oleh Pdt. Paul Wattson, yang mengacu pada dua tanggal istimewa yang dirayakan oleh sebagian gereja, yakni: Peringatan Rasul Petrus (18 Januari) dan Peringatan Rasul Paulus ((25 Januari). Karena itu tanggal-tanggal ini mempunyai makna simbolis. Namun ada juga gereja-gereja yang merayakan Pekan Doa ini di sekitar peringatan hari Pentakosta yang juga memiliki makna simbolis sebagai perayaan kesatuan gereja.

Bahan Pekan Doa untuk Persatuan Umat Kristiani diterbitkan bersama oleh Dewan Kepausan untuk Kesatuan Umat Kristiani, Vatikan dan Komisi Iman dan Tata Gereja, Dewan Gereja-gereja seDunia, Jenewa. (Sumber pgi.or.id)