Home » Warta Umum (Page 52)
Category Archives: Warta Umum
Pemuda Indonesia Jangan Lupa Identitas
GKJbrayatkinasih, Malang- Generasi muda harus selalu berusaha memahami karakter bangsa Indonesia. Apalagi di era globalisasi ini kita dengan mudah terpapar dengan budaya dari luar. Menjadi tugas organisasi kemahasiswaan seperti PMII, GMKI, HMI, GMNI, PMKRI, dan lainnya untuk bersinergi dan saling terhubung sehingga dapat menjaga identitas kita sebagai orang Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Pengasuh Ponpes Al-Hikam, Malang Muhammad Nafi saat bersama para santri, menerima kunjungan kasih dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) pada Selasa (3/10).
Dengan ramah dan dalam suasana yang cair, Nafi mengingatkan kembali pesan almarhum KH. Hasyim Muzadi selaku Pendiri Pondok Pesantren Al – Hikam yang juga Mantan Ketua Umum PBNU, bahwa generasi muda Indonesia tidak bisa sekedar mengetahui agama, namun juga harus memiliki agama dan bijaksana dalam menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai agama tersebut.
“Tantangan bangsa saat ini adalah kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Ketimpangan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya radikalisme. Pemuda harus saling bertukar pikiran sehingga dapat mengurai persoalan ini,” ujar Nafi.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan bahwa pemuda membutuhkan teladan dari figur yang tepat sehingga dapat memiliki karakter yang baik. Pesantren memiliki peranan penting dalam memberikan teladan yang baik kepada para santri dan masyarakat.
“Peradaban Indonesia sebenarnya dapat menjadi contoh bagi dunia. Masyarakat luar banyak yang terheran-heran melihat kehidupan masyarakat kita yang toleran dan gotong-royong. Maka pemuda harus bersatu menjaga keharmonisan bangsa yang saat ini sedang dipecah-belah oleh kelompok tertentu,” ujar Sahat.
Di akhir dialog yang dipenuhi guyonan khas Jawa Timur, Arnold Leonardo Panjaitan, Koordinator Wilayah GMKI Jatim, Bali, NTT menegaskan sekaligus mengamini, “berkaca pada kerjasama beberapa lembaga yang terjadi akhir-akhir ini, akan tiba suatu saat dimana pemuda yang tercerahkan, seperti generasi muda NU dan GMKI, akan terkoneksi secara kuat untuk menghadapi persoalan bangsa.”
Kunjungan di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang ini merupakan rangkaian Parade Kebangsaan GMKI yang berlangsung pada tanggal 2-6 Oktober 2017 di Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut, selain untuk menjaga silaturahmi, berbagai topik juga didiskusikan seperti dinamika generasi millenial, kerukunan antar umat beragama, dan persoalan sosial politik yang saat ini sedang hangat di Indonesia. (Sumber: PGI.or.id)
Mendikbud RI Ajak Lembaga Keagamaan Galakkan Program Penguatan Pendidikan Karakter
GKJbrayatkinasih, Jakarta – Sesuai dengan amanat NAWACITA, program Penguatan Pendidikan Karakter mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terus digalakkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nilai-nilai karakter yang ditekankan meliputi religiusitas (keagamaan), nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong (semangat kebhinnekaan).
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Pror. Dr. Muhadjir Effendy saat bertemu dengan MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Selasa (3/10/2017). Muhadjir berharap, dalam proses penguatan karakter yang sedang digalakkan oleh pemerintah ini, lembaga-lembaga keagamaan seperti PGI dapat ikut berperan.
“Kita ingin memberikan penguatan karakter siswa-siswa sejak dini sebelum mereka mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang memadai untuk bekal hidupnya. Jadi diperkuat dulu karakternya. Kemarin saya dipanggil presiden dan diingatkan lagi, bahkan dia meminta sejak jenjang PAUD,” katanya.
Lebih jauh Muhadjir menjelaskan, ada 4 prinsip yang digunakan dalam rangka program ini, yaitu manajemen berbasis sekolah, belajar siswa aktif, tetap menggunakan kurikulum 2013, dan kurikulum sekolah sebagai basis belajar.
“Dalam konstruk penguatan karakter ini sekolah harus memenejemeni semua aktifitas belajar siswa, baik ketika siswa berada di sekolah, maupun ketika anak itu ada di tengah masyarakat dan juga ketika ada di keluarga. Kita ingin menyeimbangkan fungsi tiga ruang pendidikan yaitu wilayah keluarga, masyarakat dan sekolah. Karena ada kecenderungan akhir-akhir ini pengertian bejalar itu telah tereduksi seolah-olah kalau anak tidak di sekolah namanya itu tidak belajar,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Mendikbud juga menjelaskan tentang rencana zonasi, baik sekolah negeri maupun swasta. Sistem zonasi ini bertujuan adanya pembagian siswa secara merata, sesuai kapasitas daya tampung sekolah, sehingga tidak ada sekolah yang tidak mendapatkan murid.
“Zonasi ini juga sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, kita sudah harus melangkah pada tahap pemerataan pendidikan yang berkualitas. Karena selama ini kita tahu dalam sekolah itu telah terjadi semacam kastanisasi. Di setiap daerah itu ada sekolah favorit, dan semua orangtua itu berlomba memasukkan anaknya masuk sekolah favorit dengan segala cara mulai dari bayar hingga jual-beli kursi. Dan biasanya itu dilakukan oleh orangtua yang tidak hanya ada di daerah itu tapi luar kota bahkan luar provonsi. Akibatnya anak yang ada di dekat sekolah itu malah tidak kebagian,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi kepada Muhadjir Effendy yang ditengah kesibukannya menyempatkan diri untuk berdialog dengan MPH-PGI.
Terkait pembangunan karakter dengan nilai-nilai agama, Gomar menjelaskan, PGI prihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah selama ini pendidikan agama di sekolah-sekolah sangat formalistik dan dogmatis, sehingga nilai-nilai agama itu sendiri jadi terkesampingkan oleh pendekatan formal.
Disampaikan pula terkait persoalan yang kerap muncul dalam persidangan-persidangan PGI seperti masih minimnya guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri, tidak hanya di daerah-daerah bahkan di Jakarta sendiri.
Keprihatinan juga disampaikan terkait adanya kewajiban siswa untuk menggunakan pakaian agama tertentu di sejumlah sekolah, dan murid non-Islam harus mengikuti pelajaran baca-tulis Alquran.
Dalam pertemuan tersebut, Pdt Gomar Gultom didampingi oleh Wakil Sekretaris Umum PGI Pdt. Krise Anki Gosal, Wakil Bendahara PGI Arie Moningka, MM, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Pdt. Henrek Lokra, STh, Msi, Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja Pdt. Sri Yuliana, MTh, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Pdt. Penrad Siagian, Msi, Pdt. Binsar Pakpahan, serta Sfat Biro Perempuan dan Anak PGI Ridayani Damanik. (Sumber: PGI.or.id)
KPAI : Film G30S-PKI Kurang Layak Ditonton Anak-Anak
GKJbrayatkinasih, Jakarta- Pemutaran ulang film G30S-PKI yang diinisiasi oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Bagi pihak yang pro, film yang disutradarai oleh Arifin C Noer tersebut dapat menjadi pengingat atau alarm betapa bahayanya paham komunis. Namun, menurut pihak yang kontra, film tersebut merupakan sebuah propoganda karena terlihat subjektif.
Dalam pemutaran film ini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun menganjurkan untuk ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, baik itu masih sekolah dasar hingga dewasa.
Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi instansi-instansi yang berhubungan dengan kaum anak. Karena adegan-adegan kekerasan cukup banyak di tampilkan di film yang sering dipertontonkan di zaman Presiden Soeharto tersebut.
Bahkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy pun melarang siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk menonton film tersebut, karena dianggap tidak layak diperlihatkan kepada anak-anak.
Larangan yang dilontarkan Mendikbud pun sangat diapresiasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang menangani kaum anak-anak di Indonesia. Menurut Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, film tersebut tak patut disaksikan anak-anak usia SD dan SMP.
“Batasan usia film Penghianatan G 30 S PKI juga sudah dilakukan oleh badan sensor film sebagaimana dikemukakan oleh Ketuanya, Ahmad Yani Basuki, yaitu 13 tahun ke atas,” katanya kepada media ini, Kemarin (29/9).
Retno juga menyarankan agar film G30S/PKI hanya bisa disaksikan oleh siswa SMA atau SMK, karena dirasa sudah lebih matang dalam menyaksikan adegan kekerasan dan dapat memahami diksi-diksi yang muncul dalam film tersebut.
“Di SMA SMK pun sebaiknya ada pendampingan dengan para guru sebagai fasilitator,” sarannya.
Wanita berhijab ini juga menjelaskan segala bentuk kekerasan baik di film, games, sekolah dan sebagainya harus dicegah dan ditangani. Oleh sebab itu, salah satu upaya pencegahan menurutnya yakni dengan melindungi sang buah hati dari tayangan-tayangan yang mengandung unsur kekerasan, sadistis dan pornografi.
“Apalagi Kami membaca berita di media bahwa di salah satu lokasi nobar di Jakarta Timur, ada fakta anak-anak berteriak bunuh bunuh saat menyaksikan film tersebut. Ini yang kami kira menjadi kekhawatiran kita bersama, termasuk Mendikbud RI yang sedang gencar melakukan penguatan pendidikan karakter, ” ujar Retno Listyarti, komisioner KPAI bidang pendidikan.
Lebih lanjut, sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI hanya memiliki kewenangan pengawasan dan tidak berwenang melakukan pelarangan seperti halnyna pemutaran film penghianatan G30S/PKI di sekolah. “Namun, Kemdikbud RI memiliki kewenangan tersebut, bahkan juga kewenangan memberikan sanksi kepada pihak sekolah yang melanggar. Kami mendukung itu,” tandas Retno. (Sumber : kpai.go.id)
