GKJbrayatkinasih, Miliran- Penggunaan kata Rekonsiliasi bukan kata yang tepat untuk menyelesaikan peristiwa kelam di tahun 1965. Sebab tidak ada Rekonsiliasi dengan Partai komunis. Partai PKI dan ideologi Marxisme-Leninisme tetap harus dilarang.

Demikian ditegaskan Budayawan Katolik Romo Franz Magnis Suseno dalam diskusi bertajuk Gereja dan Rekonsiliasi Peristiwa 1965, di Grha Oikoumene, Jakarta, Rabu (18/10).

“Yang penting pengakuan sebagai korban, pengakuan terhadap apa yang terjadi, bukan meminta maaf kepada PKI. Tapi bagaimana ribuan atau ratusan ribu orang yang menjadi korban, juga jutaan yang ditangkap. Ada banyak keluarga-keluarga korban yang hancur karena mendapat stigma, dan lainnya.  Sebab itu yang pertama harus dituntut adalah pengakuan sebagai korban,” katanya.

Apa yang dilakukan pemerintah di tahun 1965 dengan membubarkan PKI, lanjut Magnis, sudah benar. Meski demikian, dia juga mengingatkan agar kita tidak perlu terlalu mengutuk mereka yang terlibat dan ditangkap. Yang penting adalah menata masa depan bangsa.

Sementara itu pembicara lain dalam diskusi ini, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI Letjen (Purn) Agus Widjojo menegaskan, Rekonsiliasi bukan menggantikan proses pengadilan, dan bukan mencari siapa yang salah atau benar. Tetapi untuk meluruskan kembali.

“Sistem keadilan yang digunakan adalah mengungkapkan kebenaran untuk mengambil pelajaran guna memulihkan harkat dan martabat manusia dalam masyarakat baru Indonesia yang telah berdamai dengan masa lalunya. Rekonsiliasi tidak dapat dilaksakan dengan pengadilan tapi melalui kerelaan hati. Dan perlu penghancuran mitos-mitos masa lalu, semisal mitos saya adalah korban, dan negara tidak pernah salah,” jelasnya.

Menurut Agus, masyarakat Indonesia masih sulit melakukan Rekonsiliasi karena terjadi polarisasi. Satu pihak dalam frame keluarga PKI sebagai korban sementara pihak lain dikuasai oleh frame ideoligi bahwa negara tidak mungkin salah.

Diskusi yang digagas oleh MPH-PGI berjalan alot. Terbukti dengan begitu banyaknya pertanyaan yang dilontarkan kepada kedua nara sumber. Diantaranya pertanyaan yang mengarah kepada perlukah sikap forgive and forget (memaafkan dan melupakan) terkait peristiwa yang hingga kini masih menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Menurut Romo Magnis, kebenaran tetap perlu diangkat, dan kita tidak boleh melupakannya begitu saja. Sebab itu, semua pihak perlu diberikan ruang untuk bicara sehingga ada kata maaf. “Manusia harus mampu memaafkan, dan masing-masing yang terlibat harus saling memberi maaf,” tandasnya.

Sedangkan Agus melihat akan selalu ada perbedaan karena masing-masing memiliki versinya sendiri. Meski demikian tetap harus ada upaya lewat satu pintu Rekonsiliasi untuk mengungkap kebenaran sejarah. Memang tidak mudah sebab itu diperlukan kesepakatan.

“Pelurusan sejarah tidak akan mungkin terjadi, karena itu tidak mungkin sampai pada kebenaran yang objektif. Karena itu yang paling bisa dilakukan adalah kesepakan yang dapat mencapai kedekatan pada kebenaran,” ujarnya. (Sumber: PGI.or.id)

GKJbrytkinasih, Jakarta – “Kehadiran medsos (antara lain FB dan WA), awalnya adalah untuk mempertemukan yang terpisah dalam rangka merekatkan komunitas. Namun kini justru marak penipuan, berita bohong (hoax) dan provokasi melalui medsos,” demikian disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Bapak Rudiantara, mengawali percakapan dengan Pimpinan dan Staf PGI, pada kunjungan silaturahimnya ke Kantor PGI, pagi ini, Rabu, 11 Oktober 2017.

Lebih lanjut beliau berkata bahwa Pemerintah bisa saja mengeluarkan regulasi dan membeli sistem untuk menghadapinya, tapi menurut beliau kuncinya tetap ada di masyarakat pengguna medsos tersebut. Dalam kaitan inilah, Menteri mengajak PGI untuk bekerjasama dalam rangka memperlengkapi umat agar memiliki kesadaran dan kewaspadaan media digital yang kehadirannya telah mengubah masyarakat secara total.

Menurut beliau, perkembangan dunia digital telah sebegitu rupa cepatnya, sehingga dibutuhkan kelenturan kita dalam menghadapi dan memanfaatkannya.

Pdt Bambang Wijaya, salah seorang Ketua PGI, mengapresiasi kehadiran Menteri di tengah kesibukan beliau, seraya menjelaskan tentang empat area concern PGI dalam lima tahun ini, yakni kemiskinan, ketidak-adilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan. Menurut Pak Bambang, kemiskinan dan ketidak-adilan di bidang komunikasi juga ikut menyumbang bagi gaduh nasional kita belakangan ini.

Oleh karena itu, sadar akan dinamika medsos dan dunia digital yang begitu spektakuler, PGI juga memberi perhatian serius akan hal ini. Ketika mengungkapkan upaya-upaya yang telah dilakukan PGI terkait dengan medsos ini, Pak Bambang –antara lain– menyampaikan bahwa PGI secara reguler menggelar Konsultasi Nasional Gereja dan Komunikasi. Dan Konas tahun lalu di Bandung, yang dihadiri oleh para pimpinan gereja dan pelaku dunia digital, secara khusus PGI membahas tentang pelayanan gereja dan dunia digital.

Pada kesempatan ini Sekum PGI, Pdt Gomar Gultom, menyampaikan bahwa dengan menggali ayat-ayat Alkitabi, sesungguhnya cukup banyak arahan yang bisa dijadikan sebagai Prinsip-prinsip dan Tata Cara Pemanfaatan Medsos, seperti “ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik (1 Tes 5:21), “janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu” (1 Yoh 4:1), dan perlunya memperlengkapi umat “agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan” (Ef 4:14).

Terkait hal ini, Irma Simanjuntak, Direktur Yakoma PGI, mengungkapkan bahwa PGI -melalui Yakoma, telah mensosialisasikan perlunya kewaspadaan media ini, seraya mengajak gereja-gereja memedomani prinsip-prinsip komunikasi sebagaimana dirumuskan oleh WACC (World Alliance Christian Communication).

Menteri yang didampingi oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, R Niken Widiastuti, menawarkan kerjasama konkrit dan mendorong segera disusun programnya agar dimasukkan dalam anggaran Kemenkominfo 2018.

Pertemuan silaturahim ini berlangsung akrab dan spontan, dan diakhiri dengan suasana canda sambil berfotoria secara bergilir oleh karyawan PGI. (Sumber: pgi.or.id)