GKJBrayatKinasih, Jakarta- Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) mengakui masih banyak permasalahan terkait kerukunan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah, seperti di Bogor, Tanjungbalai Karimun, Cilengsi, Lampung, dan Semarang. Sebab itu, PKUB merasa perlu membangun kerjasama dengan PGI menyikapi persoalan kerukunan ini.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) H. Nifasri saat beserta jajarannya, melakukan dialog dengan MPH-PGI seputar kerukunan umat beragama serta peran lembaga-lembaga keagamaan, di Grha Oikoumene, Jakarta, Senin (20/7).
“Kami ingin mendapatkan masukan-masukan dari PGI sekaligus arahan-arahan, juga kerjasama ke depan dalam hal menangani kerukunan ini. Dan akan menyusun program berdasarkan masukan-masukan dari lembaga-lembaga keagamaan,” kata H. Nifasri.
Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini. Menurutnya, persoalan yang sering ditemui dalam hubungan antarumat beragama lebih banyak terkait pendirian rumah ibadah, dan kuncinya terletak di kepala daerah.
“Oleh karena itu kita barangkali perlu memperbanyak dialog lintas agama juga melibatkan kepala daerah yang barangkali agak kurang selama ini. Persoalan lain juga terletak di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu percakapan-percakapan apa yang menjadi persoalan dalam kaitannya dengan pendirian rumah ibadah. Jadi memang betapa pentingnya dialog dan perjumpaan ini untuk menghilangkan segala salah pengertian selama ini. Tapi juga tidak bisa kita abaikan proses-proses fundamentalisasi dan proses radikalisasi di lingkungan kita beragama, dan itu ada di semua agama,” jelasnya.
Pdt. Gomar juga menekankan pentingnya dialog praksis. Dalam artian kerjasama antarumat tidak hanya dalam membangun rumah ibadah. “Tetapi juga misalnya membangun jembatan, dan mengatasi kemiskinan. Ini dulu biasa di republik ini, tapi sekarang mulai hilang. Nah, dialog-dialog praksis seperti ini barangkali perlu kita kembangkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty juga menyambut ajakan kerjasama dari PKUB. Karena menurutnya tantangan hari ini dan ke depan masih membutuhkan penguatan dan soliditas dalam proses-proses bersama.
Menanggapi masukan yang disampaikan MPH-PGI, Nifasri juga melihat bahwa konflik yang terjadi memang dikarenakan kurangnya dialog. “Terkait konflik yang terjadi memang betul karena kurangnya dialog semisal panitia pembangunan, PKUB, tokoh agama setempat, padahal kalau kita dialog akan ada solusi-solusi, juga kurangnya peran pemda, termasuk FKUB kurang diberdayakan,” katanya.
Sebab itu, ke depan menurut Nifasri, kita perlu mengintensifkan dialog-dialog lintas agama agar masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah tidak terganggu. (Sumber: pgi.or.id)
