Hal 3
Tito mengatakan, cara-cara tersebut juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah.
“Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software opinion analysist,” kata Tito.
Munculnya sentimen keagamaan, kata Tito, justru makin jauh dari isu kemanusiaan. Komentar netizen yang mengkaitkan konflik Rohingya dengan pemerintah Indonesia lebih kuat ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu.
Tito juga menganggap tak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingya. Sebab, pemerintah Indonesia juga sudah bergerak.
Masyarakat harus cerdas
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat berpikir cerdas dan tidak emosi dalam menanggapi peristiwa kekerasan yang dialami warga Rohingya. Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu berpolemik dan menimbulkan perselisihan dengan menggunakan isu kemanusiaan warga Rohingya.
“Nah (masyarakat) harus cerdas, bijak dan tidak emosi. Maka kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan statement press nahwa kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar. Saya harapkan juga langsung reda. Tidak usak menjelek-jelekan bangsa sendiri dengan permasalahan di luar negeri,” ujar Wiranto saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).
Wiranto memastikan penerintah tidak tinggal diam untuk merespons peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar. Menurut dia, pemerintah mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.
“Pemerintah kita yang amanatnya bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan tapi tidak boleh gegabah,” ucapnya.
Mantan Panglima ABRI itu juga sempat berkomentar terkait kabar adanya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang akan mengirimkan ribuan anggotanya ke Myanmar. Ormas tersebut ingin menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang mengalami kekerasan.
Wiranto berpendapat bahwa aksi tersebut tidak perlu dilakukan dan meminta masyarakat tidak reaksioner dalam menanggapi isu Rohingya. Dia meminta masyarakat mendukung upaya diplomasi yang sedang dilakukan pemerintah kepada Myanmar.
“Indonesia kan punya aturan. Indonesia itu negara hukum punya pemerintahan. Tidak bisa satu kelompok masyarakat liar ke sana ke mari tanpa ada satu aturan yang harus dipatuhi dari negara ini,” kata Wiranto. (Sumber: Kompas.com)
