GKJbrayatkinasih, Jakarta- Dialog dan kerjasama lintas agama merupakan poin penting yang mengemuka dalam kunjungan Kosho Niwano, presiden Rissho Kosei-Kai (Global Buddish Movement) Jepang, bersama rombongan ke kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) di Jakarta, Jumat (25/11/2017).
Bagi Rissho Kosei-Kai dan rombongan, dunia saat ini menghadapi banyak isu terkait kemajemukan, khususnya soal relasi antaragama. Apa yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, misalnya, memperlihatkan bahwa kerjasama antaragama sangat dibutuhkan untuk merawat kemajemukan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membangun dialog dan kerjasama antara Buddha dan Islam, khususnya untuk mengurai gesekan etnis yang terus terjadi di Myanmar.
Delegasi Jepang mengapresiasi peran konstruktif Indonesia di Myanmar, khususnya di perbatasan negara bagian Rakhine di mana Indonesia membangun rumah sakit yang dikelola secara bersama.
Indonesia kemudian dilirik sebagai negara yang memiliki posisi penting dalam mendorong kerjasama antaragama. Dan karena itu, pihak Jepang memandang pengelolaan kemajemukan ala Indonesia dapat dijadikan model kerjasama dalam memperkuat kemajemukan. Hal ini juga yang membuat Rissho Kosei-Kai dan rombongan datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana kemajemukan dirawat di Indonesia.
Dalam rangka merespons keinginan tersebut, delegasi lintas agama dari Indonesia memandang bahwa Pancasila sebagai konsensus nasional dan nilai-nilai hidup masyarakat memiliki peran penting dalam merawat kemajemukan. Pancasila memastikan agar Indonesia menjadi sebuah negara yang tidak dibangun di atas diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sebagaimana tertuang dalam sila kelima. Oleh karena itu, Din Syamsuddin (kepala UKP-DKAAP) sepakat dengan istilah ethic in action yang digunakan oleh Rissho Kosei-Kai. Dalam konteks Indonesia, menurut Din Syamsuddin, Pancasila menjadi ethic in action yang mengawal kemajemukan.
Terkait persoalan merawat kemajemukan di tingkat akar rumput, para delegasi agama dari Indonesia memandang bahwa selama ini komunikasi dan pendidikan yang dibangun turut berkontribusi dalam merawat kemajemukan.
Tentu, di sini kita tidak hendak menafikan adanya konflik horizontal di Indonesia. Namun, menurut Rm. Franz Magnis Suseno, rohaniawan Katolik yang hadir pada saat itu, hal ini dapat diurai mengingat adanya mayoritas moderat yang mengawal prinsip-prinsip di dalam Pancasila.
Pada kesempatan ini, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) turut hadir, diwakili Pdt. Penrad Siagian dan Beril Huliselan, untuk mendukung peran UKP-DKAAP mendorong kerjasama antaragama dalam merawat kemajemukan. (Sumber: pgi.or.id)
