GKJbrayatkinasih, Miliran- Sungguh luar Biasa! Ketua Umum Panitia Paskah Nasional tahun ini adalah seorang Muslim, yakni Wakil Gubernur Sumatera Utara, Brigjend TNI Dr.Hajjah Nurhajizah Marpaung. Inilah simbol toleransi umat beragama di Indonesia.
Paskah Nasional 2018 ini memang akan digelar di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara pada 25-28 April 2018, dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Perayaan Paskah tahun ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena sekaligus menjadi simbol dari toleransi umat beragama di Indonesia.
Ketua Lembaga Paskah Nasional 2018, Pdt. Dr. Sephard Supit mengatakan, tujuan dari penunjukkan warga non Kristen sebagai ketua umum panitia adalah untuk menunjukkan bahwa umat beragama di Indonesia berjiwa besar, bisa bekerja sama dengan umat lain dan memiliki kebhinnekaan yang tinggi.
“Beliau (Dr Nurhajizah, red) bersedia menjadi ketua umum bahkan beliau langsung yang mengkoordinir delapan kabupaten di Sumatra Utara, yang terletak di sekitar Danau Toba dimana akan menjadi lokasi perayaan Paskah Nasional 2018,” jelas Sephard seperti dikutip laman karebotoraja.com.
Sementara Brigjend TNI Dr.Hajjah Nurhajizah Marpaung mengatakan, pelaksanaan Paskah Nasional di Sumatera Utara, khususnya di pinggiran Danau Toba merupakan anugerah dari Tuhan kepada masyarakat Sumatera Utara.
“Karenanya saya sebagai Ketua Umum Panitia Paskah Nasional memohon kepada semua bapak pendeta dan pimpinan gereja di Sumut, mari kita sama-sama merencanakan pelaksanaan acara ini dengan baik. Sebab acara ini merupakan karya besar, apalagi judulnya “Karya Besar” kalau kita main-main tentu salah kita semua,” kata Hajjah Nurhajizah, saat memimpin rapat koordinasi di kantornya, seperti dikutip laman kabar24.bisnis.com.
Brigjen TNI (Purn.) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H. lahir di Bandar Pulau, Asahan, Sumatera Utara, 7 Agustus 1956. Ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk periode 2013-2018. Karir militernya adalah menjadi Pama Babinkum ABRI (1984), Kadis Bahankum Babinkum ABRI (2005-2010), Kabag Kumint Rokum Setjen Dephan (2011) dan Kepala Biro Hukum Kemhan RI. (Dikutip dari berbagai sumber)
